Tahap-Tahap Pembangunan di Indonesia

1.      Pelita I (1 April 1969-31 Maret 1974)

Tujuan Pelita I adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan meletakkan dasar-dasar pembangunan untuk tahap berikutnya. Hasil yang dicapai oleh Pelita I ada pada bidang pertanian, industri, perhubungan, kelistrikan, dan pendidikan. Hasil tersebut adalah meningkatnya produksi beras 4 % per tahun, perbaikan jalan yang baik, berhasilnya pembangunan pusat tenaga listrik, pembagian buku, pembangunan gedung SD, dll. Pada masa itu pemerintah memberi penghargaan berupa “Parasamya Purnakarya Nugraha” untuk daerah yang berhasil dalam sector pembangunan. Pada tanggal 25 Maret 1973 Presiden Soeharto diangkat kembali menjadi presiden dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai wakil presiden.

2.      Pelita II (1 April 1974-31 Maret 1979)

Pelita II berhasil meningkatkan produksi kerajinan rakyat, pertumbuhan ekonomi juga meningkat 7 % per tahun. Di bidang perhubungan terjadi peningkatan rehabilitasi jalan. Setahun sebelum Pelita II berakhir, terbentuk MPR hasil Pemilu 1977. Tanggal 11-23 Maret 1978, MPR menyelenggarakan siding umum. Dalam sidang tersebut Soeharto diangkat kembali menjadi presiden dan Adam Malik sebagai wakil presiden.

3.      Pelita III (1 April 1979-31 Maret 1984)

Pelita III melaksanakan Trilogi Pembangunan. Asas-asas pemerataan dibuat menjadi delapan jalur pemerataan yang meliputi :

1.      Pemerataan pemenuhan kebutuhan rakyat banyak khususnya sandang, pangan, dan papan

2.      Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan

3.      Pemerataan pembagian pendapatan

4.      Pemerataan kesempatan kerja

5.      Pemerataan kesempatan berusaha

6.      Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan khususnya generasi muda dan kaum wanita

7.      Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah tanah air

8.      Pemerataan memperoleh keadilan

Tanggal 1-11 Maret 1983 diadakan sdang umum MPR RI, hasilnya adalah Soeharto diangkat kembali menjadi presiden dan Umar Wirahadikusumah sebagai wakil presiden.

4.      Pelita IV (1 April 1984-31 Maret 1989)

Pelita IV lebih menekankan sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri. Hasil yang dicapai oleh Pelita IV meliputi swasembada pangan, keluarga berencana, dan rumah untuk  keluarga. Pada masa itu Indonesia menjadi Negara swasembada, Presiden Soeharto mengubah persepsi banyak anak banyak rezeki menjadi keluarga kecil bahagia, dan diadakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada tanggal 1-11 Maret 1988 MPR melaksanakan sidang umum dan menghasilkan Soeharto diangkat kembali menjadi presiden dan Soedharmono sebagai wakil presiden.

5.      Pelita V (1 April 1989-31 Maret 1994)

Pelita V ini, pemerintah menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri untuk memantapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya juga menghasilkan barang-barang untuk diekspor. Pada masa ini, walaupun pemerintah telah berhasil meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, tetapi pelaksanaan pembangunan cenderung mulai menurun. Hal ini disebabkan mulai munculnya tindak korupsi dan meningkatnya angka uang luar negeri. Berdasarkan sidang umum MPR RI tanggan 1-11 Maret 1993, Soeharto diangkat kembali menjadi presiden dan Tri Sutrisno menjadi wakil presiden.

6.      Pelita VI (1 April 1994-31 Maret 1999)

Pada Pelita VI pemerintah menitikberatkan pembangunan pada sektor bidang ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pada akhir tahun 1997, Indonesia diterpa badai krisis yang sulit diatasi. Semua ini bermula dari krisis moneter dan berlanjut pada krisis ekonomi yang menimbulkan krisis kepercayaan kepada pemerintah. Pelita VI tidak dilaksanakan hingga tahun 1999 tetapi sampai tahun 1997. Pada tahun 1997 diadakan pemilu yang dimenangkan Golkar dan Soeharto menjadi presiden lagi dan B.J Habibie sebagai wakil presiden. Tetapi semua itu tidak banyak  membantu Indonesia untuk keluar dari krisis moneter. Pemerintahan pada masa orde baru hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik semata, seperti proyek-proyek pembangunan gedung bertingkat dan pembangunan sektor industri. Orang-orang pada pemerintahan orde baru memiliki kekerabatan seperti ada hubungan darah sehingga menimbulkan ketidakmerataan ekonomi yang dirasakan masyarakat kelas menengah ke bawah. Kondisi demikian itu dikenal dengan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pada tahun 1997 terjadi krisis multidimensional karena praktik KKN. Hal ini menimbulkan banyaknya demonstrasi atau unjuk rasa yang menuntut supaya Presiden Soeharto turun dari jabatannya.